Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/jdih/public_html/config/koneksi.php on line 8
Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PERWAKO - KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2019
2019
PERWAKO NO. 6, Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 6 : 8 HLM
Peraturan Walikota Tentang STANDAR TUNJANGAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN HONORARIUM/INSENTIF LAINNYA YANG SAH

ABSTRAK :
  • a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan standar tunjangan Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Honorarium/Insentif lainnya Yang Sah untuk masing-masing Desa, maka Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2018 tentang Standar Tunjangan Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Honorarium/Insentif Lainnya yang sah, perlu diubah;
    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2018 tentang Standar Tunjangan Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Honorarium/Insentif lainnya yang sah.
  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2018; Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2018.
  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    STANDAR TUNJANGAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN HONORARIUM/INSENTIF LAINNYA YANG SAH
CATATAN : 1. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 6.